Duhh, Camat Ini Melakukan Tebang Pilih Secara Sepihak, Ada Apa?

  • Bagikan

BeritaSepuluh.net – Masalah Kepala Desa Tanjung Baru, Mad supi yang sampai hari ini kasus hukumnya masih bergulir di PN Kalianda, dan belum diputuskan oleh majelis hakim tetapi sudah diberhentikan sementara dengan dikeluarkannya SK Bupati Lampung Selatan nomor: B/276/IV.13/HK/2021 yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 23 April 2021.

Ada dugaan atau indikasi tebang pilih dalam rangka penyelesaian permasalahan kepala desa Karang Raja dan Desa Tanjung baru yang dilakukan oleh Camat Merbau Mataram Heri Purnomo

Pemberhentian dan penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Kades Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan ini menjadi buah bibir dikalangan Masyarakat, LSM, bahkan Praktisi Hukum.

Bupati Lampung Selatan telah mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara pada tanggal 23 April 2021 dan telah menetapkan Palaksana Tugas (Plt) Kades Tanjung Baru hingga masa jabatan Kades berakhir dalam waktu dekat ini.

Bila merujuk dari UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 40 ayat 3 ; bahwa pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati, tindakan yang dilakukan oleh Bupati tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Namun, bila melihat pasal 41 yang berbunyi;

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Sedangkan Kades Tanjung Baru dalam persidangan beberapa minggu yang lalu dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 10 bulan.

Dan hingga saat berita ini ditayangkan, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Lalu, pada pasal 43; Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, diberhentikan
oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
.

Penunjukkan Kasie Trantib, Kecamatan Merbau Mataram, R. SY. Handoyo Soesilo, sebagai Pelaksana Tugas (Plt), juga dinilai melanggar UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini merujuk pada pasal 45 yang berbunyi;

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Melihat pasal demi pasal diatas, Bupati Lampung Selatan dinilai tergesa-gesa menandatangani surat keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa, Mad Supi.

Hal ini terlihat bahwa Surat Camat Merbau Mataram tentang usulan Plt Kepala Desa Tanjung Baru nomor 800/97/VII.13/2021 tanggal 23 April 2021, langsung ditindaklanjuti oleh Bupati Lampung Selatan dengan mengeluarkan Keputusan Lampung Selatan nomor: B/276/IV.13/HK/2021 yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 23 April 2021.

Yang jadi pertanyaan, apakah penunjukan Plt yang diusulkan Camat tersebut sudah dibicarakan/dimusyawarahkan dengan jajaran Aparatur Kecamatan sehingga mengabaikan pasal 45 UU No. 6 thn 2014 tentang Desa?

Lalu, Keputusan Bupati tersebut sudah mendapat kajian dari Biro Hukum? Tidak sampai 24 jam (sehari) surat usulan Camat langsung ditandatangani Bupati

“Saya sangat menyayangkan keputusan penerbitan SK bupati Lampung selatan ini yang menurut saya nabrak aturan perundang-undangan” pungkas mad supi.

Sangat janggal ya masa iya surat pengajuan camat untuk pemberhentian Mad Supu tertanggal 23 – april 2021, langsung ditindak lanjuti Bupati pada tanggal dan hari itu juga dengan mengeluarkan SK pemberhentian pak Mad Supi dan pengangkatan Plt, apa ga ga perlu di kaji lagi tah ? Antara Pengajuan Pemberhentian Kades serta pengangkatan Plt sampai keluar nya SK yang selesai dalam sehari publik patut menduga ada yang tidak beres di Kabag hukum Lampung Selatan ” ucapnya.

“Yang membuat Publik bertanya lagi mengapa Langsung keluar SK Plt, ? Dalam Undang-undang harus nya harus diterbitkan SK PLH terlebih dahulu”

Bupati seharus nya lebih teliti, jangan sampai keputusan bupati tersebut mendapat sorotan publik yang terkesan bupati Nanang Ermanto mempertaruhkan kewibawaan pemerintah dengan menerbitkan SK pemberhentian Mad Supi dan mengangkat Plt Kades yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan.

Sementara Heri Purnomo selaku Camat Merbau Mataran ketika di hubungi melalui WatsApp sampai dengan berita ini diterbitkan tidak memberikan tanggapan

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *