Beritasepuluh.net – Kelompok yang mengatasnaman diri Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 atau disingkat Jokpro muncul di tengah ramainya bursa kandidat Pilpres 2024.
Sekretariat nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo 2024 resmi dibentuk sejumlah relawan di jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu 19 Juni 2021.
Seknas Jokowi-Prabowo 2024 direncanakan bakal melakukan deklarasi pada 4 atau 5 bulan ke depan.
Ketua Umum Jokpro 2024, Baron Danardono mengatakan, pihaknya bakal mendeklarasikan diri kalau sudah melebarkan sayap hingga ke seluruh provinsi. Karena itu mereka harus menunggu beberapa bulan untuk akhirnya bisa berdeklarasi.
“Insyaallah nanti 5 atau 4 bulan kita bisa berjumpa di acara deklarasi ketika Jokpro ini ada di 34 provinsi dan kurang lebih minimum 300 kabupaten/kota baru kita akan deklarasi,” kata Baron seperti dikutip dari dari Suara.com, Minggu 20 Juni 2021.
Karena itu pula, Ketua Dewan Penasihat Jokpro 2024, M Qodari atau lebih dikenal sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer mengungkapkan kalau acara yang digelar tersebut hanya sebatas syukuran pendirian seknas. Dalam sambutannya ia enggan menyebut sebagai penggagas komunitas JokPro 2024.
M Qodari mengklaim kalau terbentuknya komunitas tersebut menjadi gagasan dari masyarakat Indonesia.
Penasihat Jokpro M Qodari yang juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Indobarometer mengakui, alasan terbentuknya komunitas ini, agar tidak terjadi polarisasi masyarakat seperti di Pilpres 2019.
“Saya melihat masalah polarisasi di tahun 2024 itu kecenderungannya akan semakin menguat, lebih kuat dibandingkan 2014 dan 2019. Solusinya menggabungkan dua tokoh merupakan representasi terkuat masyarakat Indonesia yaitu Prabowo dan Jokowi, Jokowi dan Prabowo sehingga polarisasi itu tidak terjadi,” katanya lewat pesan suara, Jumat (18/6/2021).
Qodari menyebut, gagasan Jokpro ini mendapatkan respons positif dari salah satu komunitas simpatisan Jokowi yang beranggotakan Baron Danardono. Kini Baron menjadi ketua komunitas Jokpro 2024 ini.
“Kemudian gagasan ini juga resonansi dengan kalangan muda aktivis muda di antaranya Timothy Ivan alumnus fakultas hukum Unika Atmajaya Jogja jaringan mahasiswa yang ngundang saya berbicara di kampus mereka dan hasil konsolidasinya terbentuk organisasi Jokpro 2024 ini,” ungkap dia.
Qodari lalu berbicara soal masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode. Menurutnya, penolakan Jokowi terhadap masa jabatan tiga periode hanya normatif saja lantaran saat ini undang-undang dasar mengatur dua periode.
Tetapi, lanjut dia, jika undang-undang dasarnya berubah menjadi tiga periode masa jabatan presiden, maka Jokowi tidak akan bisa menolak. (BS/C45)
